Pemungutan Pajak dan Retribusi Mulai Dilakukan Kembali

MalutBerkabar | Taliabu - Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, melalui Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai lakukan kembali pungutan pajak dan retribusi di tahun 2022.

Kepala Bidang Pendapan Asli Daerah Andre saat ditemui media di ruang kerjanya Pada Kamis (17/02/2022) mengatakan bahwa mulai tahun 2022 sudah mulai dilakukan kembali pemungutan pajak dan retribusi, yang selama ini sempat terhenti karena pandemi wabah covid 19.

"Sempat terhenti kurang lebih 2 (dua) tahun mulai tahun ini kita lakukan kembali pemungutan pajak dan retribusi," katanya.

Adapun kewajiban pajak ketentuan dari pemerintah pusat  yang dikelola Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota ada 11 jenis pajak atara lain:

1. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), atau lebih dikenal galian C. dengan besaran pajak 25%

2. Pajak Hotel. meliputi Penginapan, Kos-kosan. dengan besaran pajak 10%

3. Pajak Hiburan. meliputi tempat karaoke, cafe, dengan besaran pajak 10%

4. Pajak Reklame. meliputi papan/billboard/videotron,reklame kain dan reklme melekat. 

5. Pajak Restoran. meliputi warung makan, rumah makan dengan besaran pajak 10%

6. Pajak PPJ. (Pajak Penerangan Jalan) 

7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak PBB ( Pajak Bumi dan Bagunan) dengan besaran pajak 0,1%

10. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

11. Pajak Sarang Burung Walet.

Diantara 11 pajak tersebut namun di Kabupaten Pulau Taliabu masih ada 3 yang belum tercover 

1. Pajak Parkir.

2. Pajak Sarang Burung Walet.

3. Pajak Air Tanah.

Untuk tahap yang 3 ini masih dalam tahap penggodokan.

Diketahui untuk total jumlah Pendapatan Pajak Asli Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun lalu baru berkisar 6 miliar pertahun. 

Upaya untuk peningkatan jumlah pajak rencananya PAD akan genjot pada PBB, adapun teknisnya akan gandeng pemerintah Desa karena pemerintah desa dinilai sangat strategis serta bisa menentukan untuk siapa-siajpa yang dikenakan atau wajib membayar pajak.

Andre juga menghimbau terutama pada instansi terkait untuk selalu menyuarakan pentingnya wajib bayar pajak sehingga masyarakat mempunyai kesadaran  dan  taat akan pajak, dan juga meminta kerja samanya media agar selalu mengawal perkembangan peruntukan pajak sehingga tepat sasaran.

"Itu semua dilakukan demi kemajuan perkembangan pembangunan Pulau Taliabu," ungkapnya.